Rakor Verifikasi Dokumen Progam KKS Kabupaten Natuna

Bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, kamis (03/01) siang, Tim Kabupaten Kota Sehat (KKS) menggelar rapat koordinasi persiapan materi objek penilaian KKS tingkat Provinsi, dihadiri oleh Ketua Umum Kabupaten Sehat Kabupaten Natuna, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan beberapa Camat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi dalam sambutan pembukanya menerangkan bahwa rapat koordinasi ini perlu dilaksanakan untuk menyikapi hasil verifikasi Tim Forum Kabupaten Sehat, dimana dokumen yang akan diajukan ke Provinsi sebagai objek penilaian masih terdapat kekurangan, terutama beberapa dokumen pendukung ditingkat kecamatan dan desa.

Untuk itu, diharap kepada seluruh peserta rapat untuk memberikan perhatian khusus, mempersiapkan segala kekurangan administrasi serta membangun sinergitas program kerja yang nantinya menjadi bahan penilaian bagi verifikasi dan penilaian KKS ditingkat Provinsi Kepri.

Selanjutnya Ketua Umum KKS Kabupaten Natuna, Nurhayati menyampaikan terdapat beberapa dokumen struktural kelembagaan yang belum diperpanjang dan harus segera diproses, diantaranya SK Forum Komunikasi Sehat tahun 2018 untuk Kecamatan Bunguran Selatan dan SK Kepala Desa tentang Tim Pokja Desa Sehat Tahun 2018.

Untuk itu Nurhayati harapkan kepada para camat terkait agar segera melakukan Rapat Koordinasi dengan Pokja Desa Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Puskesmas untuk membahas dan mensosialisasikan program KKS.

Melalui rakor tingkat kecamatan, diharapkan seluruh pemangku kepentingan diwilayah kerja kecamatan akan lebih mengerti fungsi dan perannya dalam merealisasikan program KKS ini, mengingat camat merupakan Anggota Tim Pembina Tingkat Kabupaten sekaligus Ketua Tim Pembina ditingkat Kecamatan.

Selanjutnya Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna, Mustafa Al Bakhrie selaku Anggota Tim Pembina Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Natuna, menerangkan bahwa untuk mendukung pencapaian indikator Program KKS, beberapa program kerja sudah diintegrasikan pada beberapa OPD teknis, diantaranya :
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui program Pembersihan Sungai, Gorong-gorong dan Bahu Jalan,

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui program Ipalkomunal, Pembangunan Gorong-gorong, Permukiman dan Pamsimas.

Dinas Lingkungan Hidup lewat program Cetak Spanduk dan Banner untuk KKS, Bang Ramli (Lubang Ramah Lingkungan), Pengelolaan Persampahan, Operasional Pengelolaan sampah Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat.

Dinkes PPKB realisasi Program Kampung KB, Penyuluhan Kesehatan, Pemberantasan Penyakit Menular, Imunisasi, Germas, Cetak Baleho dan Benner KKS.

Disperindag melalui Program Pemantauan Peredaran bahan konsumsi masyarakat.

Satpol PP sebagai Penegak Perda terutama dalam hal Lingkungan dan bahu jalan yang digunakan untuk aktivitas perdagangan (Humas_Pro/Sri)

photo : #pcs

RILIS PERS, Nomor : 768 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2018