Untuk yang kesekian kalinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna menerima Penghargaan dari Pemerintah Pusat,  yakni dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Adapun penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal,  beserta ketua Forum Kabupaten Sehat 

Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI MS Fadhillah didampingi Danrem 033 Wira Pratama beserta rombongan bertandang ke Kabupaten Natuna dalam kunjungan kerja untuk menghadiri agenda Penerimaan Alutsista Astros II MK 6 di Batalyon Komposit I Gardapati Natuna yang digelar di

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Jalan Yos Soedarso, Ranai, senin (18/11) lalu, digelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025. Tampak

Bupati Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si., melakukan peninjauan kesejumlah Desa peserta penyelenggara Pemilihan Kepala (Pilkades) Serentak tahun 2019 di Kabupaten Natuna. Minggu (17/11) pagi. Turut mendampingi Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Anrizal Zen, Kepala Badan Kesatuan

Wakil Bupati Natuna Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA., melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Kunjungan itu dilaksanakan dari tanggal 12-13 November 2019. Dalam hal itu, Wakil Bupati Natuna mendampingi Ketua Ikatan

Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia. Rakornas tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul Internasional Convention Centre (SICC) Kota Bogor, Provinsi Jawa

Memang tidak bisa dipungkiri, semenjak dipimpin oleh Hj. Nurhayati Hamid Rizal, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Natuna terus mengalami kemajuan. Lembaga pembantu Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga itu, terus menunjukkan kehadirannya dengan berbagai

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, S.Sos. M.Si., gelar Rapat Focus Group Discussion (FGD) bersama tim peneliti Hikom Kemenristek Dikti Universitas Bina Nusantara. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, Kecamatan Bunguran

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Natuna, Hj. Nurhayati Hamid Rizal, melantik secara resmi Ketua TP PKK di 11 Kecamatan. Acara dilaksanakan di Gedung Sri Serindit, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, pada

Adanya sinergitas dari lintas sektoral dalam unsur pembangunan bagi setiap daerah, menjadi salah satu faktor terciptanya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Semangat kebersamaan yang terjalin antara Pemerintah dan Lembaga Vertikal, dapat menjadi pondasi bagi kemajuan disalah satu daerah. Demikian

Demi terciptanya peningkatan layanan publik, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian ditingkat Nasional dan Daerah, Pemerintah Kabupaten Natuna mendukung penuh upaya Pemerintah Pusat untuk mensederhanakan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan secara elektronik. Hal itu dibuktikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna,

Wakil Bupati Natuna Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA., membuka secara resmi kegiatan Forum Dialog Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Natuna Hotel, Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur,

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, S.Sos., M.Si., membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna tahun anggaran 2005-2025. Kegiatan tersebut digelar oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna,

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan, Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) kedalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana