Menyikapi kejadian yang menjadi isu hangat nasional,
terkait pencurian ikan di perairan ZEE Indonesia oleh nelayan Cina beberapa
waktu lalu, setelah kunjungan Presiden bersama beberapa menteri terkait,
Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) melakukan
lawatan resmi di Kabupaten Natuna untuk menggelar kegiatan Rapat Koordinasi dan
pertemuan dengan Jajaran Pemerintah Kabupaten Natuna dan para nelayan.
Bertempat di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
Selat Lampa, rabu (15/1) lalu, Menko Polhukam, Mahfud MD tampak didampingi oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan beserta beberapa dilingkungan Kemenko Polhukam,
Plt Gubernur Kepulauan Riau dan beberapa pejabat dilingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau, Bupati Natuna dan pimpinan OPD serta para anggota
kelompok nelayan setempat.
Dalam sambutannya, Mahfud MD menerangkan bahwa
kedatangannya bukan hanya sekedar untuk menyampaikan kebijakan pemerintah pusat
terhadap isu illegal fishing dan keamanan batas wilayah Negara saja, melainkan
pendekatan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan yang menjadi focus pemerintah
pusat.
Dirinya mengatakan bahwa strategi untuk mewujudkan hal
tersebut adalah dengan mengupayakan peningkatan pengelolaan sumberdaya
perikanan dan maritime khususnya yang berada di wilayah perairan Natuna.
Untuk mengamankan batas wilayah perairan Natuna Utara,
berdasarkan instruksi Presiden, Mahfud MD juga mengatakan akan meningkatkan
patrol keamanan laut, dan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga
untuk mendukung terwujudnya peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan dan
maritime.
Kedepan,
Mahfud juga mengatakan bahwa di Kabupaten Natuna direncanakan untuk dibangun
sentra perekonomian rakyat, diantaranya dengan mendatangkan nelayan luar yang
akan beroperasi di perairan ZEE untuk mendukung terjaganya keamanan dan batas
wilayah laut NKRI, dan menetapkan kebijakan strategis untuk mendongkrak
kesejahteraan nelayan tempatan sebagai prioritas program kerja.
(Pro_Kopim/Ramlie)
RILIS PERS, Nomor : 1074 /PRO_KOPIM/2020