Bupati Natuna, Cen Sui Lan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto hadir secara daring Acara Rapat Koordinasi Membahas Perumusan Rekomendasi Menkopolkam Terkait Penguatan Koordinasi Maritim Nasional dalam rangka Optimalisasi Operasi Pengamanan Laut Natuna Utara, dari Ruang Zoom Meeting Lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Rabu (05/08) pagi.
Hadir secara daring dari pihak Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan beserta jajaran, Gubernur Kepri, Bupati Natuna dan Kepulauan Anambas serta beberapa perwakilan Kementerian terkait.
Cen Sui Lan dalam paparannya tentang profil singkat Kabupaten Natuna, menyampaikan bahwa Natuna berada pada titik strategis di Laut Natuna Utara, serta jalur pelayaran internasional yang menghubungkan menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dikelilingi 9 Negara Asia. Luas wilayah 218.091,61 km persegi, memiliki 154 pulau dan jumlah penduduk 86.760 jiwa dengan.
Mengingat wilayah Kabupaten Natuna yang dikelilingi perbatasan berbentuk perairan dan jalur pelayaran internasional yang strategis, aspek penjagaan wilayah kedaulatan NKRI sepatutnya menjadi salah satu prioritas bagi menjaga potensi daerah, pengelolaan wilayah perbatasan dan sumberdaya.
Cen Sui Lan mengatakan bahwa salah satu peristiwa pelanggaran batas wilayah yang pernah terjadi di Laut Natuna Utara, adalah pencurian ikan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang didampingi Coast Guard negara lain. hal ini tentunya mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan diwilayah perbatasan.
Selain itu, Cen Sui Lan juga memaparkan bahwa Kabupaten Natuna masih menghadapi ancaman kerentanan sosial-ekonomi, mengingat ketergantungan dengan wilayah penyangga lain masih sangat tinggi dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
Infrastruktur dan armada transportasi yang masih belum memadai, terutama di pulau-pulau kecil dan kecamatan yang terpisah dengan Pulau Bunguran, tentunya menjadi aspek yang perlu diperhatikan sebagai kendala yang berpotensi menurunkan ketahanan nasional.
Menurut Cen Sui Lan, Natuna sangat membutuhkan fasilitas serta dukungan satuan pengawasan dan pengamanan perairan, bagi mencegah terjadinya pencurian ikan oleh KIA, sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat nelayan tradisional selama beraktifitas di laut.
Natuna bukan sekedar wilayah Administratif bagian dari NKRI, tetapi menjadi salah satu garda terdepan di perbatasan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Natuna akan terus berkomitmen untuk mendukung penuh seluruh operasi pertahanan dan keamanan negara, penguatan ketahanan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir, dan menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menjaga kedaulatan bangsa. (Pro_kopimnatuna/D&RS)
PERS, Nomor : 14842710/PRO_KOPIM/2026
