SELAMAT DATANG di Situs Resmi Sekretariat Daerah - Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

Bupati Natuna Buka Musrenbang Kabupaten Natuna Tahun 2019

Bertempat di Gedung Serbaguna Sri Serindit, Ranai, senin (11/3) malam, Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Natuna, Tahun 2019 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2020.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Penguatan Daya Saing Daerah Berbasis Sumberdaya Alam Terbarukan didukung Penguatan Manajemen Sumberdaya Aparatur”, dihadiri oleh Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, para Camat dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya Hamid Rizal menjelaskan bahwa Musrenbang yang dimulai dari tahap desa, kelurahan dan kecamatan, OPD sampai pada tingkat Kabupaten Natuna memiliki peranan penting sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat untuk kedepan menjadi rencana program kerja pembangunan daerah.

Adapun beberapa kondisi terkini juga dipaparkan oleh Hamid Rizal ketika itu, diantaranya penurunan angka pengangguran pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya, yaitu 4,07 Presen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,5 persen.

Sedangkan indikator ketimpangan pembangunan melalui rasio mengalami penurunan sebelumnya yaitu 0,32 persen. Namun harus diakui bahwa terjadi perlambatan 5,68 persen pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Natuna, Yusripandi mengapresiasi kinerja Bupati Natuna beserta jajarannya yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan Musrenbang sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang yang ada.

Menurut Yusripandi, seluruh lembaga terkait, baik lembaga Eksekutif maupun legislatif harus tetap konsisten baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Karna jika terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBD, sanksi administrasi bagi Kepala Daerah maupun Anggota Legislatif akan dikenakan kepada pihak terlambat melakukan tahapan pengesaan APBD itu sendiri, berupa pemotongan hak keuangannya selama 6 bulan.

Yusripandi juga menambahkan bahwa pembangunan dibidang kesehatan perlu menjadi fokus pembahasan bagi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan ditingkat Puskesmas, Pustu serta pemanfaatan BPJS yang harus terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat.

Selain itu, dibidang pendidikan juga hendaknya dapat diarahkan kepada hak yang lebih adil bagi masyarakat, terutama bagi anak usia sekolah pada keluarga yang tidak mampu hendaknya mendapatkan kemudahan dan peluang untuk mengencam pendidikan. (Humas_Pro/Red)

photo : eki

RILIS PERS, Nomor : 826 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019