Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Desa yang semakin baik. Tidak hanya mampu mengelola anggaran dengan tertib dan transparan, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Focus dan komitmen diatas menjadi sangat penting mengingat desa adalah ujung tombak pembangunan daerah, dimana berbagai program dan kebijakan pemerintah secara langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna, Cen Sui Lan ketika membuka secara resmi Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkuallitas dalam rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”, bertempat di Gedung Serbaguna Sri Serindit, Ranai, Rabu (02/09) pagi.
Cen Sui Lan melanjutkan, Pengelolaan keuangan desa harus menjadi instrumen bagi memastikan bahwa setiap nilai anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, pengelolaan desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif dan tepat sasaran.
Selain itu, perencanaan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, dimana pelaksanaannya harus pula sesuai ketentuan dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Cen Sui Lan berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi, tetapi juga menjadi forum diskusi, bertukar pengalaman serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam hal perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.
Oleh karenanya, Cen Sui Lan menekankan kepada seluruh kepala desa, perangkat desa serta seluruh peserta kegiatan agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kedepan, pengelolaan anggaran desa dapat diselenggarakan secara lebih baik.
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Sekretaris Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa Se- Kabupaten Natuna. Selain itu hadir sebagai narasumber yang berasal dari beberapa lembaga, diantaranya dari Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, (Budiman) Penggerak Swadaya Ahli Pertama DPMD Kabupaten Natuna, (Purwani) dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri (Mudzakir). (Pro-Kopim/D)
PERS, Nomor : 14842734/PRO_KOPIM/2026
