DPRD Kabupaten Natuna menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pidato Bupati Natuna terhadap Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026, Ranperda APBD Kabupaten Natuna Tahun 2027, bertempat di Ruang Rapat Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jalan Yos Sudarso Kelurahan Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur, senin (07/09) malam.
Adapun APBD tahun 2027 direncanakan sebesar Rp. 1.030 Triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (Rp.107.42 Milyar), Pendapatan Transfer (Rp.916.04 Milyar) serta pendapatan lain yang syah (Rp.7.02 Milyar).
Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Rusdi ketika memimpin Rapat Paripurna tersebut menyampaikan bahwa, Perubahan APBD bukan sekedar perubahan angka-angka dalam dokumen anggaran, melainkan harus mampu menjawab dinamika dan kebutuhan pembangunan yang berkembang sepanjang tahun anggaran berjalan.
Oleh karenanya, setiap perubahan kebijakan anggaran harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisien serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, dirinya berharap pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap pendapat daerah secara realistis, sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang masih dikembangkan dari sisi belanja daerah.
Selain itu perubahan anggaran hendaknya diarahkan pada program dan kegiatan yang memiliki tingkat urgensi tinggi serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Prioritas tersebut antara lain peningkatan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan perekonomian daerah serta program-program lain yang menjadi kebutuhan strategis daerah.
Pada kesempatan yang sama Wakil Bupati Natuna, Jarmin juga menyampaikan bahwa, dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2026 terdapat beberapa perkembangan yang memerlukan penyesuaian antara lain perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian pendapatan transper, penetapan silpa tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), pemenuhan belanja wajib serta dan mengikat serta penyesuaian kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga.
Untuk itu, perubahan APBD tahun Anggaran 2026 diarahkan sebagai momentum konsolidasi fiskal dengan menjaga kemampuan keuangan daerah, mempertajam prioritas belanja, menyelesaikan kewajiban daerah secara terukur serta memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam merespon dinamika kebijakan pemerintah pusat, termasuk penyesuaian alokasi dan waktu penyaluran transfer ke daerah.
Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2027, diarahkan pada pengembangan potensi perekonomian daerah, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar pulau, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan tata kelola Pemerintahan dengan tetap menjunjung nilai budaya.
Menurut Jarmin, arah tersebut menjadi sangat penting mengingat karakteristik Natuna sebagai daerah kepulauan dan perbatasan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa jarak antar pulau tidak menjadi penyebab kendala pelayanan dan keterbatasan fiskal tidak mengurangi semangat untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata.
Jarmin mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah menyadari bahwa APBD merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu, oleh karenanya saran, koreksi dan pandangan dari seluruh anggota DPRD dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2027 sangat diharapkan.
Jarmin mengajak semua pihak terkait untuk dapat mewujudkan APBD yang realistis dalam pendapatan, disiplin dalam belanja produktif dalam pembiayaan serta nyata manfaatnya bagi masyarakat.
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut beberapa pejabat daerah, diantaranya Sekretaris Daerah, Para Asisten, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna beserta anggota, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah. (Pro-kopimnatuna/D
PERS, Nomor : 14842739/PRO_KOPIM/2026
