Wakil
Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti didampingi beberapa pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna berkunjung ke
Kecamatan Bunguran Utara, jum’at (18/01) siang.
Adapun
agenda dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja perdana pada tahun 2019 kali
ini diantaranya membuka Turnamen Glora di Lapangan Bola Desa Kelarik Air Mali,
dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Kepemudaan Glora ke-63.
Selanjutnya
agenda utama pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Bunguran Utara digelar di
Masjid Besar At Taqwa Desa Kelarik setelah menunaikan Shalat Isya berjama’ah,
pihak kecamatan juga mengundang seluruh Kepala Desa, Anggota BPD, Pengurus
Masjid, Kepala Puskesmas dan tokoh masyarakat setempat.
Dalam
sambutannya Ngesti menjelaskan bahwa seiring berjalan waktu, terdapat berbagai
perubahan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah yang disinergikan
dengan kebijakan Pemerintah Pusat, terutama dalam aspek Pelayanan.
Diantaranya
terkait Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) yang
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dimana sebelumnya Pemerintah Daerah pernah
mengambil kebijakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Pada
prinsipnya BPJS juga melayanai klaim biaya kesehatan yang dirasa lebih mudah,
karena bank data anggota BPJS saat ini bersinergi dengan data jumlah masyarakat
yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga seluruh
masyarakat dapat berobat hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan di pos pelayanan kesehatan yang ada (Puskesmas
dan Rumah Sakit).
Ngesti
berharap melalui pertemuan ini, seluruh unsur dapat menyebarluaskan informasi
ini kepada masyarakat luas, agar kedepan program ini dapat benar-benar
memberikan manfaat bagi jaminan kesehatan masyarakat.
Selanjutnya
dibidang pendidikan, diakuinya belakangan sering menerima keluhan dari
perwakilan tenaga honorer sekolah yang sejauh ini mendapatkan penghasilan yang
masih sangat minim, tergantung kemampuan dan kebijakan sekolah.
Menyikapi
hal ini, Ngesti menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
sedang melakukan pendataan bagi tenaga honorer sekolah baik status Negeri
maupun Swasta untuk selanjutnya diterbitkan Surat keputusan sebagai tenaga
pengajar dengan perjanjian kontrak yang memiliki hak untuk mendapatkan
penghasilan lebih layak.
Selain
itu, Ngesti juga menuturkan bahwa belakangan ini muncul isu terkait pelantikan
dan pemberhentian kepala sekolah baik ditingkat SD, SMP maupun SMA. Dijelaskan
bahwa saat ini terdapat ketentuan yang harus dipenuhi seorang Kepala Sekolah
sebagai implementasi kebijakan pemerintah pusat.
Dengan
kata lain, Kepala Sekolah yang dilantik adalah tenaga pengajar yang sudah
memenuhi syarat, kompetensi, sertifikasi, pangkat dan golongan ruang serta
berbagai ketentuan administrasi, dengan tujuan agar pengelolaan manajemen dan
teknis di sekolah dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Dalam
pengembangan sektor perekonomian daerah, Ngesti juga menyampaikan informasi
bahwa sejauh ini modal belanja pembangunan daerah sebagian besar didapat dari
bagi hasil migas sebagai wilayah penghasil yang disesuaikan dengan kandungan
migas yang dimiliki serta harga minyak dunia.
Untuk
itu, pemerintah daerah sedang berupaya menciptakan potensi unggulan sebagai
sumber pendapatan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaannya.
Diantaranya
dengan ditetapkannya Natuna sebagai wilayah Geopark Nasional yang diharapkan
dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat
melalui sektor Pariwisata dan perikanan.
Namun untuk mewujudkan hal tersebut, upaya meningkatkan wawasan masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan serta peningkatan mutu Sumberdaya Manusia harus terus diupayakan. Untuk itu Ngesti mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan perubahan, terutama pola pikir, kepedulian dan tanggungjawab bersama dalam menentukan nasib pembangunan daerah kedepan. (Humas_Pro/Red)
