Secara Daring, Sekda Kabupaten Natuna Ikuti Pembahasan Pendataan SPPG di Wilayah Terpencil Provinsi Kepulauan Ria
Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, mengikuti rapat Pembahasan Pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah Terpencil Provinsi Kepulauan Riau secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (20/11) pagi.
Dari Ruang Zoom Meeting Lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau, Rika Azmi.
Turut diikuti oleh KPPG Kelas I Kepri, Sekretaris Daerah Kota Batam, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, serta para Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas.
Dalam sambutannya, Rika Azmi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Sekretaris Daerah kabupaten/kota yang telah hadir mengikuti kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya penyampaian data yang valid dan akurat terkait keberadaan SPPG di wilayah terpencil, mengingat data tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau.
Rika Azmi juga memaparkan bahwa jumlah SPPG di wilayah terpencil Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 164 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 SPPG telah diresmikan/beroperasi, sementara 138 lainnya belum beroperasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa terdapat 14 SPPG yang berada di wilayah terpencil Kabupaten Natuna.
Adapun ke-14 SPPG tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, yakni SPPG Segeram, Teluk Buton, Selading, Binjai, Batu Berian, Kerdau, Pulau Panjang, Pulau Tiga, Sededap, Selaut, Seluan, Pulau Laut, Pulau Tiga Barat, dan Mekarjaya.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, dari total 14 SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Natuna, sebanyak 9 SPPG telah diresmikan, sedangkan 5 SPPG lainnya belum diresmikan.
Melalui pembahasan ini, diharapkan pendataan SPPG di wilayah terpencil dapat tersusun secara akurat dan komprehensif, sehingga menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi dalam menentukan langkah dan kebijakan selanjutnya, khususnya dalam mendukung pemerataan pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. (Pro_kopimnatuna/S)

