Sebuah
Pemerintahan ditingkat Desa perlu menyusun perencanaan pembangunan perempuan,
supaya lebih berdayaguna dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya secara
optimal di keluarga, serta mampu meningkatkan kapasitas dan keterampilannya
dalam bermasyarakat.
Perlu kiranya para Kepala Desa memahami betul bagaimana mengintegrasikan persoalan dan isu gender ini di dalam perencanaan pembangunan Desa, sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan.
Demikian
disampaikan oleh Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si., saat membuka
secara resmi Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi
Aparatur Desa, yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Natuna, di Hotel
Tren Central, Jalan Pramuka, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Rabu (26/02)
pagi.
Oleh
karna itu Hamid Rizal berharap, perlu
kiranya para Kepala Desa memahami betul bagaimana mengintegrasikan persoalan
dan isu gender ini di dalam perencanaan pembangunan Desa, sehingga nantinya
dapat meningkatkan kualitas pembangunan yang lebih setara antara laki-laki dan
perempuan.
Sementara
itu Kepala DP3AP2KB, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Yuli Rhamadanita, S.IP., menjelaskan, bahwa tujuan dari
kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para
peserta yang berkaitan dengan konsep gender, pengarusutamaan gender, PPPG dam ARG serta meningkatkan keterampilan
peserta dalam menggali isu-isu perempuan dan anak di tingkat Desa.
Adapun
jumlah peserta sebanyak 94 orang, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Staf yang ada di
Pemerintah Desa se-Kabupaten Natuna.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari itu, turut dihadiri Asisten Administrasi Umum, para Pimpinan Organisasi Perangkat Desa (OPD), para Camat dan Kepala Desa, serta para tamu undangan lainnya. (Pro-Kopim/Jasifah/Seltia)
