Setelah mendapatkan lawatan dari Presiden RI dan Kemenko
Polhukam RI beberapa waktu lalu, kini Kabupaten Natuna kembali dikunjungi oleh
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia beserta
rombongan dengan agenda untuk memastikan kondisi keamanan perairan Natuna
Utara.
Bertempat di Anjungan Armada Cost Guard Indonesia nomor
lambung 301, hadir pada kesempatan tersebut diantaranya Ketua dan beberapa
Anggota DPR RI Komisi I, Bupati Natuna, dan beberapa pejabat dilingkungan Badan
Keamanan Laut (Bakamla) RI.
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid dalam
sambutannya diatas anjungan Armada Coast Guard Indonesia 301, Kamis (16/1) lalu
menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Presiden RI yang akan meningkatkan
patrol laut untuk menjaga keamanan dan wilayah kedaulatan NKRI yang belakangan
ini ramai dibincangkan terkait pencurian ikan dan pelanggaran batas wilayah
oleh Kapal Nelayan Asing dan Cost Guard Cina.
Meutya juga menjelaskan bahwa Komisi I DPRD dalam fungsi
legislative dan penganggaran, akan segera mempelajari regulasi untuk melengkapi
dan membuat Undang-Undang keamanan laut melalui penguatan fungsi Bakamla secara
penganggaran agar lebih konsisten melakukan operasi pengamanan laut diwilayah
perairan Natuna Utara, bukan pengamanan yang insidentil dimana operasionalnya
dengan cara menarik armada keamanan laut dari daerah lain.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Oprasional laut
Bakamla, Laksma TNI Nur Syawal Embun mengatakan bahwa armada laut Bakamla akan
segera beroperasi penuh di perairan Natuna sebagai Vocal Ponit.
Sedangkan untuk pengamanan nelayan yang sedang melaut
tetap menjadi bagian dari tugas Bakamla sebagai bentuk pelayanan bagi
masyarakat.
Selanjutnya Nur Syawal juga menerangkan kondisi terkini, dimana dalam wilayah ZEE maupun terirorial NKRI saat ini sudah tidak terliat keberadaan Kapal Ikan Asing di Laut Natuna Utara. (Pro_kopim/Endang)
