Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi
menggelar pertemuan dengan Sekretaris
Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, Suhajar Diantoro yang melaksanakan
kunjungan kerja di Kabupaten Natuna, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati
Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, kamis (26/12) lalu.
Dalam sambutannya, Wan Siswandi menerangkan bahwa saat
ini pemerintah daerah sedang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat
melalui program percepatan pembangunan pada sector Perikanan, Pariwisata,
Migas, Pertahanan dan Pengendalian Lingkungan.
Sebagai dukungan atas program tersebut, pemerintah daerah
turut andil, diantaranya melakukan pendekatan dengan masyarakat diantaranya
terkait pembebasan lahan atas berbagai fasilitas yang akan dibangun di daerah.
Sesuai regulasi yang berlaku, dari kelima sector yang
dilakukan percepatan, terdapat dua sector yang menjadi ranah kewenangan daerah
yang sedang digiatkan, yaitu perikanan dan pariwisata, namun demikian untuk
merealisasikan hal tersebut dirasa tetap membutuhkan campur tangan dan
keterlibatan semua pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
maupun lapisan masyarakat.
Oleh karenanya Siswandi berharap sinergisitas dari semua
pihak dirasa sangat penting untuk dilakukan, agar rencana pembangunan dapat
dilakukan secara lebih tepat sasaran dan terukur.
Pada kesempatan yang sama Plt. Sekretaris BNPP, Dr. H.
Suhajar Diantoro menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI agar batas
negara dijadikan sebagi beranda terdepan NKRI yang harus dilakukan percepatan
pembangunan sebagai miniature pembangunan nasional.
Melalui BNPP yang diketuai Menteri Dalam Negeri dengan
anggota 20 Kementerian dan 7 Lembaga, serta Menkopolhukam sebagai Ketua Dewan
Pengarah, telah merancang konsep pembangunan perbatasan agar dapat dilakukan
akselerasi secara bersamaan seluruh bidangnya.
Melalui kunjungan ini, Suhajar mengakui bahwa pihaknya
berharap agar mendapatkan informasi, pengajuan dan rancangan pembangunan yang
tepat dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat melalui informasi, data dan
masukan dari perwakilan Camat dan Lurah sehingga pembangunan lima tahun kedepan
akan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Suhajar juga menerangkan bahwa diantara tugas yang
diemban BNPP diantaranya adalah bagaimana mengkoordinir, membuka keterisolasian
daerah perbatasan negara seperti jalan, jembatan, pelabuhan, Bandar udara dan
mengelola lalu lintas orang dan barang yang pada dasarnya menjadi salah satu
indicator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sebuah daerah.
Namun yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan hal
diatas, adalah mempersiapkan sumberdaya manusia yang kedepannya dapat
memaksimalkan potensi perbatasan, terutama para aparatur yang bertugas di
beberapa dinas strategis seperti pada Disperindang dan UMKM Dinas Pertanian,
Pariwisata, Perikanan dan beberapa dinas pengelola potensi daerah lainnya.
Oleh karenanya, sumbang saran dan pemikiran dari seluruh
pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan bagi mengumpulkan data dan
informasi untuk menyusun rancangan pembangunan lima tahun kedepan.
Dalam kesempatan tersebut, beberapa Pimpinan OPD juga
menerangkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dan kondisi fasilitas yang
sampai saat ini menjadi hambatan bagi pelaksanaan pelayanan, seperti keberadaan
pelabuhan yang belum dimiliki seluruh kecamatan, terdapat beberapa sekolah yang
masih membutuhkan penambahan fasilitas pendukung pendidikan, serta berbagai
permasalahan yang membutuhkan intervensi baik pemerintah provinsi maupun
pemerintah pusat.
Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Natuna, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (HUmas_Pro/Sono/Eki)
