Stunting dalam sepuluh tahun terakhir merupakan salah
satu masalah gizi terbesar pada balita di Indonesia, namum hingga saat ini
masyarakat belum menyadari bahwa stunting adalah salah satu masalah serius
dikarenakan belum banyak yang mengetahui penyebab, dampak dan pencegahannya.
Prioritas Pembangunan Nasional adalah peningkatan kualitas
manusia Indonesia melalui strategi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.
Untuk itu, menjadi tanggungjawab Pemerintah untuk
menyediakan sarana dan prasarana kesehatan berupa tenaga medis yang cukup dan
berkualitas, layanan kesehatan prima, sarana obat-obatan yang memadai serta
fasilitas penunjang kesehatan lainnya.
Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Natuna, Drs. Izwar Asfawi dalam acara pembukaan kegiatan Forum
Dialog Bantuan Sosial (BPNT/PKH) yang diselenggarakan oleh Kementrian
Komunikasi dan Informatika RI di Rumah Makan Sisir Basisir (28/8) Pagi.
Turut hadir pada acara tersebut Perwakilan Kementerian
Komunikasi dan Informatika RI, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Perkim dan
Perwakilan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Natunal dan Peserta Dialog dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang
ada di Kabupaten Natuna.
Lebih lanjut Izwar menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten
Natuna memiliki beberapa kecamatan dan desa yang sedang menjalankan program
fokus pada penanganan stunting.
Saat ini juga sudah dibuatkan surat edaran Bupati Natuna
Nomor 440/DIKESPPKB/85/2018, tanggal 28 Maret 2018 tentang gerakan masyarakat
hidup sehat.
Khusus Kabupaten Natuna, saat ini Ibu hamil sampai anak
usia balita (1.000) seribu hari kehidupan sudah dibantu dengan Program Keluarga
Harapan (PKH) guna memenuhi gizi dalam kandungan dengan harapan anak tidak
lahir dengan kondisi stunting. Kondisi saat ini sudah ada 1. 034 Keluarga
Penerima Manfaat (KPM).
Pada kesempatan yang sama, Kasubbid Informasi dan
Komunikasi Sosial Kementerian Informasi dan Informatika RI, Sarjono mengatakan
bahwa sesuai amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan bahwa ditugaskan
bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait melakukan disminasi
program-program kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk disusun
narasi tunggal dan dikomunikasikan kepada publik.
Oleh sebab itu, Kominfo ingin memastikan bantuan sosial yang sudah dikuncurkan oleh pemerintah dapat digunakan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaatnya bagi para keluarga penerimaan manfaat khususnya dalam penuaian nutrisi. (Humas_Pro/Zq/Ery)
