Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna menggelar rapat paripurna dengan agenda
Penyampaian Pendapat Akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019, serta dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir
fraksi-fraksi terhadap Ranperda-Ranperda Tahun Anggaran 2019 yang dipimpin oleh
Wakil Ketua I DPRD Hadi Candra bertempat di Aula Rapat Kantor DPRD Natuna,
Kamis (26/08) Malam.
Turut
hadir pada kegiatan teresebut Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si,
Wakil Bupati Natuna Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA, Sekda Natuna Wan
Siswandi, S.sos.M.Si, para Asisten, Forum Koordinasi Perangkat Daerah (FKPD),
sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah (OPD), Tokoh Adat, Tokoh Agama, LSM,
Organisasi Kepemudaan,Organisasi Wanita.
Dalam
pembahasan tersebut diperoleh hasil dari pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah oleh Badan Anggaran DPRD dan TPAD bersama Organisasi Perangkat
Daerah, dimana APBD murni Kabupaten
Kabupaten Natuna tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1,135 Trilyun mengalami
kenaikan sebesar Rp. 178,2 Milyar sehingga APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran
2019 menjadi Rp. 1,313 Trilyun.
Dalam
penyampaian sikap, fraksi Demokrat, Hendri FN menyampaikan beberapa poin yang
harus diperhatikan Pemerintah Daerah diantaranya penggunaan anggaran harus
tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kondisi
keuangan daerah,
Partai
Demokrat mengharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan prima
khususnya kebutuhan pendidikan dasar, memberikan dukungan terhadap ketersediaan
infrastruktur yang memadai, dalam menyusunan penganggaran APBD agar selalu
berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat agar tidak terjadi
ketimpangan penggagaran dan tidak terjadinya defisit anggaran.
Partai
Demokrat menyatakan sikap dapat menerima dan menyetujui APBD-P Natuna Tahun
2019 untuk disahkan.
Dari
partai Golkar, Eri Marka menyampaikan beberapa poin penting diantaranya
Pemerintah Daerah perlu adanya usaha yang lebih maksimal agar dapat
meningkatkan pendapatan hasil daerah dengan mengangkat beberapa sektor
keunggulan daerah.
Untuk
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah harus
mengoptimalkan sektor perikanan dan kelautan, sektor pariwisata bahari dengan
tidak mengesampingkan sektor lainnya.
Selanjutnya
Pemerintah Daerah harus menggunakan anggaran secara efisien dan efektif dengan
menggunakan skala prioritas dalam menentukan program kegiatan yang akan
dilakukan.
Pemerintah
Daerah harus memperhatikan kesejahteraan guru dan memperhatikan rasio
perbandingan antara guru dan murid agar murid bisa mendapatkan pelajaran yang
maksimal serta pemerintah daerah harus memperhatikan para dokter perawat
kesehatan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan semaksimal
mungkin.
Dengan
beberapa poin tersebut partai Golkar berharap pemerintah daerah selalu
memperhatikan kesejahteraan semua elemen masyarakat.
Dari
partai PAN, Yohanes menyampaikan meminta kepada Kepala Daerah agar memberikan
komposisi anggaran yang adil untuk pembangunan diseluruh Kecamatan serta
menghimbau kepada seluruh OPD agar merencanakan program kerja agar bisa
meningkatkan perekonomian masyarakat dan meminta kepada Kepala Daerah untuk
meninjau kembali kebijakan Dinas Teknis.
Sementara
itu fraksi partai PPP, Pang Ali menyampaikan pemerintah daerah harus
memperhatikan dunia pendidikan di kabupaten Natuna agar para guru dan murid
bisa belajar dan mengajar dengan maksimal serta memperhatikan proyek yang belum
bisa diselesaikan agar dapat diselesaikan dan dapat di optimalkan melalui dana
alokasi khusus.
Semua
fraksi telah menyampaikan pandangan akhir dan menyetujui dengan rencana APBD-P
Natuna tahun 2019 yang diajukan oleh pihak eksekutif.
Namun ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh beberapa fraksi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah agar semua program yang telah disepakati dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat terealisasi sebagai mana mestinya. (Humas_Pro/Sono/Eri)
