Wakil Bupati Natuna, Jarmin berkesempatan menghadiri Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jalan Yos Sudarso, Ranai, kamis (15/09) pagi,
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Rusdi membahas agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Natuna terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026
Dalam sambutannya, Rusdi menjelaskan bahwa pembahasan Perubahan APBD merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah bersama DPRD untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah, baik yang berkaitan dengan perubahan asumsi pendapatan, pergeseran belanja, kebutuhan prioritas pembangunan maupun dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Rusdi berharap seluruh pendapat akhir fraksi-fraksi yang disampaikan dapat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah, sehingga perubahan APBD benar-benar diarahkan bagi penyesuaian dinamika pembangunan terkini.
Erimuddin dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dalam kesempatan tersebut menyampaikan agar Pemerintah Daerah dapat menggunakan anggaran perubahan ini dengan Efektif dan Efisien, menerapkan pemerataan anggaran ke seluruh kecamatan, melakukan pengawasan internal yang ketat melalui OPD terkait terhadap anggaran yang sudah disepakati, terus berupaya meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), mensosilisasi masyarakat terhadap bahaya kebakaran, serta melakukan pengawasan kenaikan tarif air.
Selanjutnya Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem ), Lamhot Sijabat dalam pendapatnya menyampaikan pula agar Pemerintah Daerah lebih selektif dalam menentukan program yang benar-benar menyentuh masyarakat.
Selain itu diharapkan pula agar Bupati Natuna lebih mengutamakan penyelesaikan sisa hutang, memperkuat pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan terakhir, terus mengupayakan perbaikan pengelolaan aset yang lebih tertib.
Selanjutnya Fraksi Partai Amanat Pembangunan Sejahtera (APS) melalui Wan Ricci Saputra menyampaikan megharapkan agar Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat, pengadaan barang dan jasa lebih transparan, menambah kuota pasar murah.
Fraksi Partai Gerindra Demokrat menyampaikan saran melalui Henri F.N juga meminta kepada Bupati Natuna agar pelaksanaan pembangunan memperhatikan pemerataan wilayah, serta meningkat PAD khususnya pada sektor kelautan.
Selanjutnya Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Plus (Wan Wahyu Liandra) juga menyampaikan saran kepada Bupati Natuna agar transparansi, kredibilitas dan akuntanbilitas dalam penggunaan anggaran, penganggaran masing-masing OPD harus disesuaikan dengan kondisi daerah, serta memprioritaskan pembangunan konektivitas antar pulau/wilayah.
Selain itu Wan Wahyu juga berharap agar pelaksanaan pembangunan memperhatikan pemerataan wilayah, memberikan dukungan terhadap UMKM, menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah menjadi bagian dari program kegiatan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat, Rusdi menutup rapat paripurna tersebut dengan ucapan terima kasih kepada segenap fraksi. Selanjutnya, Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah.
Selain ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Natuna, tampak hadir pula beberapa pejabat daerah, diantaranya para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan beberapa tokoh masyarakat dan perwakilan ormas. (Pro_kopimnatuna/D)
PERS, Nomor : 14842745/PRO_KOPIM/2026
