Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia gelar kunjungan di Kabupaten Natuna dengan agenda menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Peninjauan Proyek PBJ Strategis, rabu (08/04) lalu.
Rombongan tersebut disambut Bupati Natuna, Cen Sui Lan yang berkesempatan memimpin langsung rapat koordinasi yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Bigjen Pol. Agung Yudha Wibowo, Kasatgas Korsugah, Uding Juharudin, Kasatgas Korsupdak, Salemuddin Thalib beserta rombongan, Forkopimda, Sekretaris Daerah dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
Apresiasi disampaikan oleh Cen Sui Lan dalam sambutan pembukanya kepada segenap rombongan KPK yang berkesempatan mengunjungi Kabupaten Natuna. Menurutnya, upaya pencegahan dirasa lebih penting dari pada pemberantasan. Untuk itu, penyadaran, penyampaian informasi dan pendampingan dirasa perlu dilakukan secara berkelanjutan, terlebih lagi berbagai regulasi sering terjadi perubahan, terutama terkait pengelolaan keuangan negara.
Kepada segenap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Cen Sui Lan berharap agar dapat menyimak penyampaian informasi yang akan disajikan dalam kesempatan ini, bagi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih terbuka, efisien serta bersandarkan pada regulasi tata Kelola keuangan negara yang lebih tertib dan bersih.
Pada kesempatan yang sama Direktur koordinasi dan Supervisi KPK, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo menyampaikan maksud dan tujuan memilih Kabupaten Natuna sebagai lokasi rapat koordinasi pertama, adalah ingin mewujudkan Natuna sebagai gerbang utara nusantara yang maju, sejahtera dan anti korupsi.
Alasan kedua karena masih ada persoalan tata kelola pemerintah yang perlu diperbaiki. Terakhir, karena di Kabupaten terdapat banyak sekali program strategis pemerintah nasional, dirinya berharap agar Pemerintah Kabupaten Natuna tidak boleh apatis dengan program pembangunan tersebut.
Selain itu dirinya juga menambahkan, kedatangan rombongan BPK ke Natuna jangan disalahkan pahami oleh semua pihak maupun awak media, oleh karena itu tujuan diatas saya sampaikan diawal agar dalam penyampaian informasi tidak bias dan focus pada tujuan, mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik, terutama terkait upaya pemberantasan koprupsi dan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih bersih, transparan serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. (Pro_kopim/D&S)
PERS, Nomor : 14842651/PRO_KOPIM/2026
