Natuna sebagai salah satu wilayah perbatasan NKRI memiliki potensi yang sepatutnya menjadi modal percepatan pembangunan. Ditambah lagi dengan adanya isu global Laut Natuna Selatan yang sepatutnya menjadi peluang bagi daerah untuk tindak lanjut intervensi pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Untuk itu, pemerintah daerah harus terus proaktif dalam mengejar peluang percepatan pembangunan baik dilevel Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat dengan tujuan untuk meningkatkan geliat ekonomi masyarakat dan percepatan pembangunan berbagai aspek.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Natuna, Rodial Huda ketika memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Ekonomi Natuna, bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, Rabu (06/10) siang. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Rodial Huda menjelaskan bahwa saat ini terdapat peluang yang harus dikawal agar dapat terealisasi di daerah, diantaranya melalui hasil rapat Gubernur Kepri dengan Menkomarves pada tanggal 2 September 2021, dan hasil rapat Gubernur Kepri dengan Duta Besar di Tokyo pada 14 September 2021 lalu.
Adapun beberapa keputuaan verbal Menkomarves yang harus ditindak lanjuti diantaranya adalah tidak ada lagi pembangunan bandara di Kelarik, digantikan dengan pembangunan Bandara Militer di Pulau Laut dan Bandara Raden Sadjad akan menjadi bandara sipil yang di kelola oleh Angkasa Pura II.
Adapun focus percepatan pembangunan pemerintah pusat saat ini di Kabupaten Natuna diantaranya Bandara Militer, Kawasan Ekonomi khusus, pusat budidaya kelautan perikanan terpadu dan pusat pertahanan keamanan. (Pro_kopim/esal &eris)
RILIS PERS, Nomor : 1294 /PRO_KOPIM/2021
Related Posts
