Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Natuna, kamis (02/02) siang, Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda menyambut kunjungan Staf Kepresidenan (KSP) RI yang sedang melakukan jawatan resminya di Natuna.
Para rombongan, serta Wakil Ketua DPRD Natuna, Forkopimda, dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menggelar diskusi dengan materi pembahasan terkait kondisi pembangunan daerah terkini.
Rodhial Huda dalam sambutannya menyampaikan beberapa isu strategis daerah yang dialami saat ini, diantaranya problematika hukum, pertahanan dan keamanan. Menurutnya, Natuna ada hal yang perlu menjadi pertimbangan, dimana daerah ini 99 persen merupakan wilayah perairan, namun demikian Natuna sama sekali tidak memiliki kewenangan atas potensi tersebut.
Selain itu, mengingat Natuna merupakan salah satu daerah perbatasan NKRI dengan beberapa tetangga, namun pembangunan di wilayah perbatasan ini dirasa sangat terbatas. Sepatutnya beranda terdepan harus menjadi miniatur kemajuan negara, sehingga dapat meningkatkan wibawa negara.
Mengingat besarnya potensi daerah, seperti pada sektor kelautan dan perikanan serta migas, Rodhial berharap agar daerah ini dapat menjadi salah satu fokus pembangunan negara, dengan menjadikan daerah ini sebagai wilayah prioritas kawasan ekonomi maritim.
Pada kesempatan yang sama Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan RI Bidang Hukum dan HAM, Irfan Pulungan dalam diskusi tersebut menjelaskan bahwa isu atau persoalan Natuna ini merupakan salah satu materi yang terus dibahas ditingkat pusat, khususnya di KSP.
Salah satu yang menjadi perhatian dan upaya ditingkat pusat adalah bagaimana Natuna menjadi pintu gerbang negara dengan kualitas pembangunan yang lebih maju, mengingat belakangan sering tercipta isu Laut Cina Selatan yang dirasa berdampak besar terhadap integritas negara.
Agar pembangunan dapat terlaksana secara baik, Irfan merasa dibutuhkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, sehingga capaian pembangunan dapat lebih terarah dan terukur.
Selain itu, Mufti Makarimal Akhlaq (Tenaga Ahli Utama KSP) mengatakan bahwa Keberadaan KSP adalah untuk mendengar dan menjadi mata dan telinga presiden. Sedangkan Natuna adalah beranda negara ini, maka harus diperhatikan. Dengan kata lain, Indonesia akan hebat kalau berandanya hebat.
Oleh karenanya, Mufti mengajak agar pemerintah daerah maupun pusat bersama membangun komitmen untuk membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Sedangkan sesuai fungsinya KSP akan menjadi mediator, mendengar dan memberikan tanggapan serta menjadikan berbagai kesimpulan sebagai bahan kebijakan pemerintah pusat. (Pro_Kopim/Sri).
RILIS PERS, Nomor : 1461 /PRO_KOPIM/2023
Related Posts
