Dari Ruang Zoom Meeting, Lantai 2 Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Wakil bupati Natuna, jarmin SE menghadiri secara daring (Zoom Meeting) Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara, dihadiri Menteri Dalam Negeri, Ka. BNPP, Ketua Komisi ll RI para gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, rabu (21/01) pagi.
Pada kesempatan tersebut komisi II DPR RI, Muhammad Rifqi Nizam Karsayuda dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada segenap Kementerian, pimpinan lembaga nasional dan para kepala daerah.
Rifqi Nizam menerangkan bahwa beberapa waktu lalu dirinya telah melakukan kunjungan di beberapa wilayah perbatasan, diantaranya Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia dan wilayah Kepulauan Riau.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga berencana mengunjungi Papua dan Nusa Tenggara Timur, sebagaimana realisasi konstitusi dimana Komisi II DPR RI diberi kewenangan atas tiga fungsi parlemen, dalam konteks pengelolaan perbatasan negara yaitu fungsi legistrasi, pengawasan dan anggaran.
Rifqi Nizam berkomitmen melalui tanggungjawab yang sedang dijalankannya, melalui Komisi II DPR RI, untuk merubah wajah wilayah perbatasan NKRI melalui upaya peningkatan mutu segala sektor, diantaranya pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan public.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan beberapa informasi, diantaranya data jumlah penduduk Provinsi Kepri (2.271.860 jiwa), terdiri atas 228 pulau-pulau yang berpenghuni, 394 pulau berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia dan wilayah Utara berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja.
selanjutnya, wilayah timur berbatasan dengan Malaysia dan Kalimantan Barat, wilayah Kepri 92% lautan (25.214 km), sedangkan daratannya hanya 8,8%. Seluruh Kabupaten/Kota berbatasan langsung dengan beberapa negara asia Tenggara, berdasarkan Keppres no 6 tahun 2017.
Nyanyang melanjutkan, terdapat beberapa wilayah perbatasan dengan kondisi infrastruktur yang masih perlu perhatian khusus dari pemerintah, seperti pada aspek kebutuhan transportasi, yang berdampak pada berbagai sektor, seperti mahalnya biaya pembangunan, kesulitan mobilisasi manusia dan barang, ketersediaan pasokan bahan pangan, perdagangan dan industry, dan berbagai aspek lainnya.
Mengingat kondisi diatas, Nyanyang berharap kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan untuk mendukung solusi atas hambatan tersebut, berupa tersedianya tol laut yang lebih memadai.
Selain itu, terdapat janji Presiden RI bagi Kepri untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, seperti proses rujukan dari daerah ke Kota Batam, penambahan pemangunan Puskesmas, anggaran operasional, tenaga medis dan paramedis, obat-obatan dan peningkatan mutu dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di beberapa wilayah perbatasan. (Pro_kopim/Endang).
PERS, Nomor : 14842626/PRO_KOPIM/2025
