Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) cabang utama Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang, mengadakan rapat forum kemitraan dan komunikasi BPJS tahun 2015, guna menyampaikan saran, menampung dan menyelesaikan masalah serta penyamaan persepsi dan meningkatkan pembangunan terhadap kebijakan jaminan social,khususnya bagi Pegawai Negeri (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan masyarakat.
Rapat ini dipimpin oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Drs. H. Izwar Asfawi, dan dihadiri oleh kepala cabang BPJS Kesehatan Cabang Utama Tanjung Pinang, Rizka, serta juga dihadiri oleh Kepala Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) (Dr. H. Syamsul rizal), Kepala Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) (Drs. H. Khamaruddin, M. M.Si.), dan perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Daeng Maryati), Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Drs. Marwan saputra. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Kamis (04 Juni 2015), Siang.
Rapat ini merupakan suatu pemangku kepentingan dan wadah dalam rangka optimalisasi pelayanan serta melakukan rekrutmen kepesertaan terhadap peserta program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS, sedangkan anggotanya berasal dari lintas Sektor Pemangku,kepentingan dari berbagai SKPD, TNI, POLRI.
Jumlah peserta BPJS kabupaten Natuna sebanyak 19.804, orang, yang terdiri dari penerima bantuan Iuran (PBI-APBN) sebanyak 8.615 orang, Pegawai Negri Sipil (PNS) sebanyak 8.172 orang, PPNPN sebanyak 103 orang, TNI/POLRI sebanyak 1996 orang, pekerja Swasta sebanyak 291 orang, Mandiri sebanyak 70 orang, dan pensiunan sebanyak 557 orang.
Pada tahun 2015 rencana pokok kegiatan BPJS adalah mampu mencakup peserta pekerja penerima upah (PPU) hingga 100 persen pendistribusian kartu Indonesia sehat (KIS), dan pencapaian target collecting iuran. Berdasarkan Perpres no. 12 tahun 2013 pasal 39 sistem pembayaran yang digunakan adalah tariff kapitilasi dimana BPJS kesehatan akan membayarkan pada fasilitas kesehatan tinggkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar baik peserta tersebut itu sakit atau tidak.
Harapannya untuk ke depan, sosialisasi tentang kepesertaan BPJS ini tidak hanya digelar di tingkat Kecamatan tapi hingga ke desa – desa agar masyarakat lebih dapat memahami dan mengerti.
(Ditulis oleh : Staf Bag. Humas Setda - Diana/Jasipah)
NOMOR BERITA : 47/IP/480/HUMAS/2015
Related Posts
