Berdasarkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu fisik, fsikis dan seksual yang maauk ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) Kabupaten Natuna dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang signifikan.
Adapun langkah untuk mencegah hal diatas semakin meningkat, himbauan kepada semua pihak, baik bagi orang tua, masyarakat, Lembaga pendidikan harus ambil peduli untuk merespon segala kejadian yang menjadikan anak dan perempuan dalam kondisi terdiskriminasi.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna yang diwakili Asisten Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Khaidir, Ketika membuka kegiatan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus, bertempat di Ballroom Gajah Mina Jelita Sejuba, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, kamis (27/07) pagi.
Khaidir menjelaskan bahwa kondisi diatas merupakan salah satu urusan dan perhatian pemerintah daerah, dengan dibentuknya UPTD PPPA yang memberi pelayanan kepada korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi lainnya, dengan menyediakan tenaga profesional seperti, Psikolog Klinis, Mediator, Konselor Hukum dan Peksos, sehingga hak -hak korban dapat terjamin dan terpenuhi.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna, Sri Riawati dalam laporannya mengatakan bahwa UPTD PPPA menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan masyarakat, pejangkauan korban, pengelolaan kasus penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.
Tujuannya adalah agar peserta yang mengikuti pelatihan ini mampu mengaplikasikan pengetahuan, nilai dan keterampilan dalam melakukan manajemen kasus, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada korban perempuan dan anak akibat kekerasan dan diskriminasi secara komprehensif.
Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua hari (dari tanggal 27 s.d 28 Juli 2023), dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang terdiri dari unsur perwakilan masyarakat bebas kekerasan.
Tampak hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Narasumber dari Kementrian PPA (Maristya Lira Shabrina), Konsultan Yayasan Ruang Damini (Intan Slipia), FKPD, OPD, Tim Medis RSUD dan Puskesmas Ranai, peserta kegiatan. (Pro_kopim/D)
RILIS PERS, Nomor : 148081 /PRO_KOPIM/2023
Related Posts
