SEKRETARIAT DAERAH PEMKAB NATUNA

Melalui Pemilihan Umum  masyarakat diberikan haknya untuk menentukan figur perwakilan yang akan menempati posisi lembaga legislatif maupun eksekutif yang diharapkan mampu mewujudkan apsirasi masyarakat, dalam bentuk kemajuan, peningkatan kesejahteraan, kemandirian …

Bupati Natuna Himbau Pemilih Untuk Partisipasi Aktif Dalam Pemilu 2019 Selengkapnya

Sebagai daerah Kepulauan yang berada diwilayah perbatasan, upaya membuka tabir isolasi terhadap  informasi merupakan salah satu hal  penting bagi mengejar ketertinggalan pembangunan daerah. Oleh karnanya Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik …

Pesona Budaya “ Pelangi diatas Pelataran Negeri ’’ Selengkapnya

Bupati Natuna yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, S.sos membuka kegiatan Politik Perempuan Dalam Upaya Terwujudnya 30% Keterwakilan Perempuan di Legislatif dalam rangka Peringatan Hari Kartini, bertempat di …

Tingkatkan Peran Kaum Perempuan dibidang Politik, Untuk Wujudkan Program Akhiri 3 Plus Selengkapnya

Sebagai daerah perbatasan yang berbentuk kepulauan, ketersediaan sarana transportasi laut yang memadai sebagai penghubung antar pulau merupakan hal utama yang harus menjadi perhatian, karena sangat berpengaruh terhadap upaya percepatan pembangunan …

Bupati Natuna Terima Kapal Pelayaran Rakyat (PELRA) Dari Kemenhub RI Selengkapnya

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Drs. Minwardi memimpin Rapat Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha, di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, Rabu (18/04) …

Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha Selengkapnya

Kawasan hutan sebagai salah satu penyedia sumberdaya alam dan ruang merupakan daya tarik bagi berkembangnya investasi baik dalam maupun luar negeri. Hal ini memberikan peluang besar bagi Provinsi Kepulauan Riau, …

Perpres RI Nomor 88 Tahun 2017, wujudkan Jaminan Hukum bagi Masyarakat dan Pengembangan Investasi Daerah Selengkapnya

Kegiatan Penyusunan Disagregasi (PMTB) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Sejalan dengan Prioritas Nasional Tahun 2018 yaitu “Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata” …

Asisten Administrasi membuka Sosialisasi Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2018 Selengkapnya

Keberadaan Pemadam Kebakaran, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan perudang-undangan berada pada urusan wajib, mengingat keberadaannya adalah bertujuan untuk mewujudkan pelayanan masyarakat melalui penanggulangan kebakaran dan bentuk bencana lainnya. Untuk itu, …

‘Damkar harus Jadi Lembaga Mandiri dan Perhatian sebagaimana Urusan Wajib Pemerintah Lainnya’ Selengkapnya