Kabupaten Natuna memiliki potensi perikanan yang cukup besar, namun strategi pengembangan yang dilakukan selama ini belum optimal, hal ini dikarenakan pembenahan infrastruktur yang belum memadai dan promosi yang dilakukan saat ini dirasa belum memberikan daya tarik dan minat bagi para investor untuk mengembangkan usahanya di daerah ini.
Hal tersebut dikatakan Bupati Natuna, Drs. H, Ilyas Sabli, M.Si dalam sambutannya pada acara Malam Ramah Tamah dengan Bupati Rembang dan rombongan di Rumah Makan Sisi Basisir - Ranai, selasa (3/12) malam.
Dikatakan pula bahwa lokasi yang ditinjau (Kecamatan Pulau Tiga) merupakan salah satu wilayah pengembangan ikan hidup dan ikan tangkap serta rumput laut dibeberapa kecamatan lain. Namun demikian hasil potensi kelautan dan perikanan yang ada belum dapat dimaksimalkan nilai ekonomisnya karena masih dikelola secara tradisional.
Untuk itu, pemerintah daerah akan meninjau kembali beberapa kebijakan pengelolaan potensi kelautan perikanan agar strategi yang diambil benar-benar memberikan pengaruh positif bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui peningkatan kapasitas listrik untuk industri, pelabuhan perikanan dan bongkar muat barang perdagangan dan industri, bantuan bagi pengembangan usaha nelayan serta promosi hasil perikanan dan wisata laut.
Untuk itu, diharap kunjungan Bupati Rembang kali ini menjadi momentum kerjasama yang akan berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi kedua pemerintah daerah.
Pada kesempatan yang sama Bupati Rembang, H. Muhammad Salim,M.,Hum mengatakan bahwa berdasarkan pantauan yang dilakukan, Kabupaten Natuna Dikatakan bahwa agar kegiatan strategis pembangunan benar-benar dirasa oleh masyarakat, pemerintah daerah telahpun menetapkan kebijakan bahwa berbagai sektor pembangunan yang sedang diselenggarakan harus senantiasa menyentuh kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pembenahan sarana dan prasarana umum, peningkatan sumberdaya manusia serta upaya membuka lapangan kerja.
Namun demikian, dalam setiap langkah penyelenggaraan pembangunan seluruh SKPD saat ini tentunya harus berhati-hati dalam hal administrasi, sehingga penyimpangan penggunaan anggaran maupun pertanggungjawaban dapat diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Salah satu program kerja pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu yaitu Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLM) dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH), namun kedua program diatas memiliki hambatan masing-masing. Dimana Program BLM terkesan lamban diterima oleh masyarakat mengingat keberadaan instansi perbankan yang belum menyebar diseluruh kecamatan.
Sedangkan program RLTH, data yang diberikan harus melalui persetujuan Gubernur Kepri, karena terdapat dana Sharing (1:2) yang bersinergi dengan program RLTH tingkat Provinsi.
Pada kesempatan yang sama, Camat Bunguran Tengah, Erwenadi,SE dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Bunguran Tengah telah ditetapkan menjadi daerah agraris.
Untuk itu beliau mengharapkan adanya ketetapan program dimana seluruh kepala keluarga hendaknya memiliki lahan yang dapat diolah menjadi persawahan, sehingga kedepan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan beras untuk daerah ini.
Namun demikian dalam pelaksanaannya diharapkan kepada SKPD teknis hendaknya senantiasa aktif dalam mendampingi masyarakat, memberikan penyuluhan sehingga hasil persawahan tersebut dapat lebih dioptimalkan.
Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa menyambut pelaksanaan Pemilu Legislatif diharapkan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, tentu hal ini menjadi penting bagi upaya menentukan arah pembangunan daerah kedepan.
Untuk mempersiapkan hal tersebut, saat ini penerapan E-KTP bagi masyarakat Kecamatan Bunguran Tengah sudah 90 %, dan diharapakan kepada masyarakat yang belum mengganti kartu identitas E-KTP agar dapat lebih proaktif menghubungi pihak kecamatan untuk pengurusan tersebut.
Peliput : ermiza, endang, sri lulus yustami
SIARAN PERS, NOMOR : /IP/480/HUMAS/2013
Related Posts
