Dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Presiden Republik Indonesia telahpun mencanangkan Program BBM Satu Harga yang diterapkan diseluruh wilayah Republik Indonesia, terlebih lagi bagi wilayah-wilayah perbatasan dengan kondisi transportasi terbatas dan tergolong sulit.
Untuk Kabupaten Natuna tentunya sangat berpengaruh, mengingat kondisi pendistribusian BBM yang tergolong sulit yang dikarenakan moda transportasi yang masih sangat terbatas bagi mengangkutan BBM pada beberapa wilayah.
Hal Ini disampaikan Bupati Natuna, Wan Siswandi dalam sambutannya ketika menghadiri kegiatan peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, kamis (24/08) siang lalu.
Wan Siswandi mengakui bahwa sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi Masyarakat Kecamatan Bunguran Utara tergolong sulit, mengingat kondisi geografis yang cukup sulit dalam pendistribusian BBM, baik bagi kebutuhan kendaraan bermotor darat maupun kebutuhan minyak solar untuk aktifitas nelayan.
Dengan keberadaan SPBU satu harga yang diresmikan ini, tentunya akan sangat membantu memudahkan dan meringankan beban Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan BBM.
Oleh karenanya, apresiasi disampaikan kepada pihak BPH Migas dan PT Pertamina yang telah membangun dan meresmikan pengoperasian SPBU satu harga ini di Kabupaten Natuna.
Selanjutnya Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Erika Retnowati ketika meresmikan SPBU Satu Harga di Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna, peresmian kali ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi.
Dengan hadirnya SPBU Satu Harga di Kecamatan Bunguran Utara yang merupakan strategi pemerataan aksesn energi diwilayah NKRI ini, diharapkan berdampak pada penurunan nilai operasional ekonomi Masyarakat, penurunan harga-harga barang dan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
Erika mengungkapkan bahwa salah satu misi pemerintah melalui program yang sudah berjalan sejak tahun 2017 ini adalah menyediakan energi yang berkeadilan dengan harga yang sama bagi masyarakat khususnya yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan juga mengatakan bahwa sejak tahun 2020 hingga hari ini (24/08/2023), pihaknya telah membangun 461 lembaga penyalur BBM Satu Harga di seluruh Wilayah Indonesia.
Dari jumlah unit SPBU Satu Harga diatas, Pemerintah telah menargetkan untuk membangun 583 unit sampai pada tahun 2024. Hal ini tidak lain dimaksud untuk menjamin ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga energi bagi masyarakat di daerah 3T.
Riva menjelaskan bahwa untuk menyuplai BBM ke SPBU Desa Kelarik tersebut, pihaknya melakukan pendistribusian BBM dari Fuel Terminal Natuna dengan jarak tempun kurang lebih empat jam, mengingat jarak dan kondisi akses jalan yang belum memadai.
SPBU ini menyediakan Pertalite dan Biosolar sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, dimana harga BBM subsidi untuk Biosolar senilai Rp6.800 per liter dan harga Pertalite senilai Rp10.000 per liter.
Sampai saat ini jumlah unit SPBU Satu Harga yang telah dibangun dan beroperasi di Kabupaten Natuna sebanyak 7 unit. Dengan bertambahnya jumlah SPBU ini, diharapkan dapat mendukung pelayanan penyediaan energi yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi Masyarakat setempat. (Pro_kopim/axy)
RILIS PERS, Nomor : 148110 /PRO_KOPIM/2023
Related Posts
