Upaya menciptakan tranparansi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan desa dirasa menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan amanat pembangunan negara. Oleh karnanya hal tersebut menjadi salah satu fokus upaya prioritas pembangunan daerah terutama dalam meningkatkan penyerapan anggaran, efektivitas dan efisiensi serta yang terpenting adalah pertanggungjawaban yang jelas dan lebih terukur. Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal. M. Si melalui Kasubbag Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna setelah menghadiri kegiatan seminar nasional Keuangan Daerah dan Desa yang mengangkat tema "Problematika Pemgelolaan Daerah dan Desa - peluang dan tantangan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efesien, efektip dan akuntabel, diselenggarakan di Balairung Jenderal Rudini IPDN Jati Nangor, sumedanh, Jawa Barat, rabu (13/09).
Menurut beliau berbagai kegiatan seperti ini sangat penting, terutama untuk memperkaya informasi bagi meningkatkan pemahaman agar kedepan pengelolaan keuangan daerah dan desa dapay diselenggarakan secara lebih baik dan bertanggungkawab bagi mewujudkan kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, koordinasi antara kepala daerah juga penting untuk di bangun dengan tujuan agar terbentuk jaringan informasi terutama bagi mengevaluasi hasil capaian kinerja serta setrategis kebijakan pengelolaan keuangan daerah agar lebih terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan tersebut diselenggarakan selama 2 hari (13 s/d 17 september 2017) dimana dalam kesempatan tersebut dihadiri pula oleh Direktur IPDN beserta jajarannya, Wamenkeu, plt. Dirjen Keuangan Daerah dan seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota, Kepala Desa dam Lurah se-indonesia.
(Humas - P / Def)
RILIS PERS, Nomor : 435 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2017
Related Posts
