Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si.,
menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.
Rakornas tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) di Sentul Internasional Convention Centre (SICC) Kota
Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (13/11) siang.
Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 3000 peserta yang
terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD tingkat I dan II, Pangdam, Korem,
Kapolda, Kajati, Dandim, Kapolres dan Kajari se-Indonesia itu, dibuka secara
resmi oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.
Dalam sambutannya Presiden menerangkan, bahwa kegiatan
itu dilaksanakan untuk mensinkronisasikan visi misi dan rencana pembangunan 5
tahun kedepan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah tingkat Provinsi
dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Sehingga ada keselarasan program antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah tingkat I dan II, dalam menyusun dan mengesahkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Joko Widodo mengatakan ada 5 program prioritas pada
periode kepemimpinannya bersama KH. Ma'ruf Amin untuk 5 tahun mendatang.
Diantaranya yang pertama yaitu Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM), Kesehatan
dan Pendidikan. Kedua Pembangunan Infrastruktur, ketiga Penyegaran Regulasi,
keempat Reformasi Birokrasi dan terakhir Transformasi Ekonomi.
Joko Widodo mengatakan bahwa kelima program prioritas
pembangunan nasional tahun 2020-2024 itu, ditetapkan sebagai upaya untuk
mewujudkan Indonesia Maju.
Sementara itu Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, mengaku
sangat mendukung adanya Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda oleh Kemendagri
RI. Menurutnya kegiatan itu dapat menjadi acuan bagi setiap Pemerintah Daerah,
khususnya bagi Kabupaten Natuna, untuk menyusun program kerja yang mengerucut
pada 5 program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Hamid Rizal menyebutkan, Pemerintah Daerah bersifat Otonomi, namun semua terikat dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga harus tetap ada keselarasan mengenai program-program disetiap Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat. (Humas_Pro/Red)
