Dari Ruang Zoom Meeting Lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Rabu (18/11) pagi, Bupati Natuna, Cen Sui Lan didampingi Wakil Bupati Natuna, Jarmin, memimpin secara daring Rapat Pembahasan Rencana Pengembangan Pelabuhan Apung High Density Polyethylene (HDPE)
Tampak hadir pula beberapa pejabat daerah sebagai peserta rapat, diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, camat dan beberapa kepala desa terkait.
Dalam sambutanya, Cen Sui Lan menyampaikan menyampaikan bahwa rapat daring ini merupakan tindak lanjut rencana realisasi pembanguann pembangunan Pelabuhan apung HDPE di Desa Batu Berian, Kampung Pelimpak Serasan, Desa Pulau Tiga dan Desa Sededap.
Mengingat program ini merupakan bentuk focus pembangunan wilayah perbatasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah yang menjadi lokasi program pembangunan tersebut harus benar-benar dapat menyajikan informasi sebagai dasar ditetapkannya pembangunan dimaksud di daerah masing-masing.
Salah satu latar belakang ditetapkannya beberapa desa sebagai lokasi pembangunan Pelabuhan HDPE ini, diantaranya menindak lanjuti berita-berita yang terbit dan menyampaikan bahwa Kabupaten Natuna membutuhkan perhatian, terutama terkait kondisi infrastruktur Pelabuhan yang membutuhkan perbaikan dn revitalisasi.
Oleh karenanya, kondisi Pelabuhan pada beberapa desa diatas, saat ini sedang menjadi lokasi focus kajian akademis, kelayakan serta pengumpulan data pendukung dari Dinas Perhubungan untuk penyediaan HDPE.
Cen Sui Lan juga menyampaikan setelah berkoordinasi dengan Staf Kepresidenan salah satunya Deputi yang ditunjuk oleh Anggota DPR RI dari Partai Gerindra , mereka akan turun dan datang untuk survey mana saja dan kebutuhan apa saja.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa menyikapi pengusulan pembangunan HDPE tersebut, pemerintah daerah telahpun berkoordinasi dengan pihak staf Kepresidenan serta beberapa anggota DPR RI, yang direncanakan turun langsung ke Natuna pada 31 Desember 2026 mendatang, guna meninjau lokasi untuk survey serta menginventarisir kebutuhan bagi merealisasikan program ini.
Salah satu syarat untuk menerima HDPE, pihak desa harus menyediakan komite atau panitia. Hal ini dikarenakan kegiatan ini akan dimasukkan dalam anggaran pemerintah desa, bukan APBD Kabupaten. (Pro-kopimnatuna/Dn)
PERS, Nomor : 14842795/PRO_KOPIM/2026

