Dari ruang Zoom Meeting, lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Wakil Bupati Natuna, Jarmin didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Natuna dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, mengikuti secara daring Rapat Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2026.
Selasa (17/11) pagi, Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Kepulauan Riau tersebut juga dihadiri oleh kepala daerah dan beberapa pimpinan OPD terkait dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, para Ketua TP. PKK, pimpinan instansi vertical dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kepri.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau pada Maret 2026, tercatat sebesar 4,09 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang target tahun 2026 dan menempatkan Kepulauan Riau pada peringkat keempat terendah secara nasional, sekaligus terendah di wilayah Sumatera.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota atas capaian tersebut. Namun demikian, Nyanyang mengingatkan agar seluruh pihak tidak berpuas diri dan terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, terdapat tiga persoalan utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni ketimpangan angka kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan maupun kepulauan, penanganan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kualitas data dan perlindungan sosial.
Untuk tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan dan kepulauan, hampir dua kali lipat dibandingkan wilayah perkotaan. Sementara itu, estimasi kemiskinan ekstrem tercatat sebanyak 3.293 kepala keluarga (KK), dengan konsentrasi terbesar berada di Kota Batam.
Berdasarkan hasil pemadanan data per 20 Oktober 2026, terdapat 784 KK yang tercatat aktif, dengan 71 persen diantaranya berada pada kelompok Desil 1.
Selain itu, persoalan kualitas data juga menjadi perhatian serius. Tercatat sebanyak 113.903 keluarga belum memiliki pemeringkatan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Jumlah keluarga yang berstatus nonaktif juga meningkat lebih dari dua kali lipat sejak November 2025. Di sisi lain, sebanyak 26.621 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) berpotensi dinonaktifkan.
Nyanyang menegaskan bahwa persoalan administrasi dan pemutakhiran data tidak boleh sampai menyebabkan masyarakat miskin kehilangan hak atas perlindungan sosial dan jaminan kesehatan.
Ia juga menyoroti realisasi sejumlah program yang dinilai belum optimal. Program bantuan sembako dan pemasangan listrik bagi rumah tangga miskin disebut baru terealisasi di Kabupaten Lingga. Dengan waktu efektif tahun anggaran yang tersisa sekitar enam minggu, percepatan pelaksanaan program menjadi hal yang mendesak.
Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang menyampaikan lima arahan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota, Pertama, menuntaskan pemutakhiran data melalui verifikasi dan validasi DTSEN secara by name by address, dengan memprioritaskan keluarga yang belum memiliki pemeringkatan, khususnya di Kota Batam dan Tanjungpinang.
Kedua, menetapkan sasaran program berdasarkan karakteristik wilayah dengan memanfaatkan peta kuadran prioritas kecamatan sebagai dasar intervensi. Untuk wilayah kepulauan, penanganan difokuskan pada akses transportasi dan pelayanan dasar. Sedangkan wilayah perkotaan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan penanganan kantong-kantong kemiskinan.
Ketiga, mempercepat realisasi program, khususnya bantuan sosial, perbaikan rumah, dan pemasangan listrik bagi masyarakat miskin. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, serta Dinas Energi diminta segera menuntaskan pelaksanaan program sebelum akhir tahun anggaran.
Keempat, memastikan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui koordinasi dengan BPJS Kesehatan, termasuk memastikan pengalihan 2.260 peserta ke skema pembiayaan yang ditanggung pemerintah daerah, agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses pelayanan kesehatan.
Kelima, melengkapi administrasi dan dokumen pendukung penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal 4 November 2026, masih terdapat sejumlah dokumen yang harus diselesaikan, di antaranya SK TKPK Kabupaten Bintan, laporan OPPKPKE Semester I Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Karimun, serta RPKD dan RAT 2026 Kabupaten Karimun.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah terkait segera melengkapi dokumen tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar akuntabilitas pelaksanaan program kepada pemerintah pusat.
Menutup arahannya, Nyanyang menegaskan bahwa target Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 4 persen, serta menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2029.
Menurutnya, pembangunan tidak semata-mata berbicara tentang angka dan persentase, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan kehadiran pemerintah.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau semakin memperkuat sinergi, mempercepat pelaksanaan program, serta memastikan bantuan dan perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. (Pro_kopimnatuna/Sr)
PERS, Nomor : 14842793/PRO_KOPIM/2026

