Selasa (14/07) pagi, Pemerintah Kabupaten Natuna menerima kunjungan resmi dari Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (DPN RI), selanjutnya menggelar pertemuan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor Bupati, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur.
Mayjen TNI Suarno yang hadir sebagai ketua tim dari DPN RI, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat serta ruang diskusi yang komunikatif bersama unsur pemerintah daerah.
Suarno menjelaskan bahwa DPN dibentuk bagi mengumpulkan informasi, memberikan pertimbangan bagi Presiden RI terutama terkait tiga hal, kedaulatan dan keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa berdasarkan kewenangan BPN RI sendiri, yakni pada aspek pertanahan dan keamanan, namun tidak menutup kemungkinan koordinasi dapat dibangun pada aspek peningkatan ekonomi wilayah perbatasan.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kunjungan resmi tersebut menjadi sebuah harapan bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi terkini daerah.
Cen Sui Lan menjelaskan, geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari 99% wilayahnya merupakan perairan dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, dengan 85.000 jiwa penduduk yang tersebar di 17 kecamatan dan pulau terpisah.
Untuk menyelenggarakan Pembangunan daerah, dirinya mengakui bahwa Kabupaten Natuna memiliki begitu banyak kendala dan kondisi yang sepatutnya menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih.
Beberapa permasalahan yang dipaparkan oleh Cen Sui Lan ketika itu, diantaranya kurangnya kewenangan daerah untuk mengelola potensi perikanan, sedangkan 99% wilayah Natuna merupakan perairan, sedangkan berdasarkan Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan atas wilayah laut/perairan.
Mengingat perairan ini berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, para nelayan tempatan tidak jarang dihadapkan dengan ancaman yang timbul oleh Kapal Ikan Asing yang beroperasi di Laut Natuna Utara.
Menurut Cen Sui Lan, kondisi ini sangat miris, mengingat Natuna dengan kondisi geografis yang ada, sepatutnya sektor perikanan, pariwisata Bahari maupun kemaritiman dapat menjadi penopang Pembangunan daerah.
Lebih Lanjut Cen Sui Lan menjelaskan, dengan wilayah daratan yang ada, pengembangan sektor pertanian dirasa sangat tidak maksimal, jangankan untuk dipasarkan diluar daerah, pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat dalam daerah saja saat ini masih ditopang pasokan barang pangan dari beberapa wilayah penyangga, seperti Tanjungpinang dan Kalimantan Barat.
Pada sektor Pariwisata, Cen Sui Lan juga memaparkan bahwa Kabupaten Natuna saat ini sedang berupaya meraih status Geopark Unesco, untuk terus mempromosikan berbagai destinasi wisata potensial, baik dalam bentuk Pantai, wisata bawah air, maupun pegunungan. Namun lagi-lagi Natuna dihadapkan sebuah kendala, dimana tiket transportasi udara yang tinggi, mengingat Natuna tergolong jauh jaraknya dari beberapa daerah lainnya.
Menurut Cen Sui Lan, upaya pengamanan wilayah kedaulatan NKRI yang diselenggarakan oleh negara, khususnya di Kabupaten Natuna sudah sangat baik, namun dirinya sangat berharap perhatian pemerintah pusat dapat lebih difokuskan pada bagaimana Natuna dapat terus mengembangkan berbagai sektor yang berdampak langsung pada peningatan ekonomi dan kesejahteraan daerah.
Hal ini dirasa sangat penting, mengingat sumber utama pendapatan daerah saat ini berrsumber dari DBH yang semakin terbatas, terlebih lagi kebijakan efisiensi berskala nasional yang sangat dirasa dampaknya oleh Kabupaten Natuna. (Pro_kopimnatuna/Endang)
PERS, Nomor : 14842687/PRO_KOPIM/2026
