Untuk lebih meningkatkan kualitas pertanggung jawaban Kepala Daerah pada pengelolaan keuangan daerah dibidang pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan maka Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI mengadakan Workshop Implementasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan se-Provinsi Kepulauan Riau. Workshop yang diadakan di Hotel Novotel Batam pada hari Senin 11 Maret 2013 itu dihadiri oleh hampir seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Kepri, dengan nara sumber Ketua Komisi XI DPR RI DR. Harry Azhar Azis, MA, Deputi pencegahan KPK Dr. Rizal Djalil serta Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA. Selain itu workshop tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan serta perwakilan dari beberapa kepala rumah sakit serta dari kalangan akademisi Guru dan Kepala Sekolah
Dalam pemaparannya Ketua Komisi XI DPR RI DR. Harry Azhar Azis, MA menjelaskan tentang program pemerintah yang pernah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidang Kebijakan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan untk mencapai MDGs (Millenium Development Goals) dan HDI yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2015 mendatang.
Selain itu Harry juga menyinggung tentang pidato Wakil Presiden Budiono yang menyatakan Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk mencapai target pembangunan MDGs pada 2015 mendatang, karena kondisi di Indonesia saat ini angka kemiskikan masih tinggi serta masih sulitnya akses pendidikan dan kesehatan.
Lebih lanjut Harry menjelaskan kebijakan anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi persoalan penting dan strategis, dan berikut merupakan delapan tujuan MDGs : Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, Mencapai pendidikan dasar yang universal, Memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Mengurangi tingkat kematian anak, Meningkatkan kesehatan ibu, Memerangi HIV AIDS, Malaria dan penyakit lainnya, Memastikan kelestarian lingkungan serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Sedangkan dari BPK RI Dr.izal Djalil memaparkan tentang sudut pandang BPK terhadap masalah pendidikan dan kesehatan di Kepulauan Riau yakni : Kurangnya daya tampung sekolah di Kota Batam, Kurangya sumber daya tenaga pengajar/guru dibanding dengan jumlah murid, Tenaga pengajar/guru tidak berminat untuk ditempatkan didaerah terpencil, Serta masih adanya bangunan sekolah yang tidak layak. Sedangkan dari masalah bidang kesehatan yakni : Kurangnya tenaga medis di RSUD Tanjung Uban, Kurangnya peralatan medis di RSUD Tanjung Pinang, Kota Batam masih belum bebas dari penyakit kaki gajah, Kasus HIV/AIDS di Kepulauan Riau terus meningkat dari tahun ke tahun serta kasus gizi buruk di Kabupaten Bintan.
Di penghujung acara ditutup dengan sesi tanya jawab dari permasalahan akar rumput dibidang pendidikan dan kesehatan yang langsung dijawab oleh keynote speaker.(Bagian Humas Setda Kab. Natuna, Peliput : Achmad Nurochim)
SIARAN PERS, NOMOR : /IP/480/HUMAS/2013
Related Posts
